KEWASPADAAN NASIONAL

MAKALAH

KEWASPADAAN NASIONAL

OLEH :

SATUAN MANGGALA YUDHA

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2012

KATA PENGANTAR

                        Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena  atas karunianya saya dapat menyelesaikan tugas karya tulis ini dengan semaksimal mungkin.saya  membuat karya tulis ini berdasarkan keterangan dalam rangka Kewaspadaan Nasional di indonesia yang mana kini telah mengalami berbagi macam pertikaian antara sesama, agar memertahankan keutuhan wilayahnya.
saya telah berusahan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan karya tulis ini, namun demikian saya tetap mengharapkan kritikan maupun komentar yang ditujujkan pada karya tulis kami demi perbaikan karya karya tulis ini supaya dapat bermanfaat bagi seluruh anggota kususnya.
Dalam kesempatan ini, saya juga menyampaikan terimakasih kepada komandan satuan universitas mercu buana Yogyakarta pak wahyu adi kuncara dan seluruh anggota yang telah memberi amanah kepada saya untuk membuat makalah ini sehingga saya dapat belajar .        
Dengan dibuatnya  makalah ini kami berharap kepada semua anggota satuan dan  generasi muda untuk lebih mengutamakan pertahanan dan keutuhan wilayah Indonesia sehingga akan menimbulkan rasa aman dan utuh diberebagai wilayah Indonesia khususnya di kampus masing masing.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar belakang

Kewaspadaan nasional adalah sikap mental bangsa Indonesia yang tidak boleh lengah terhadap suatu ancaman, gangguan dan hambatan yang berupaya mengkhianati pancasila dan UUD 1945                    sertamembahayakanakeselamatanbangsadanNegara.
Dengan sikap pertahanan nasional itu, maka setiap wargnegara harus mempunyai perilaku   :
1.   berhati-hati dan berharap supaya dalam menyelesaikan tugas  terhadap segala kemungkinan
2.   berusahamenagkalsegalaancamandanhambatandemitetaptegaknyaNKRI
3.    memiliki semnangat nasionalisme, patrotisme dan rela berkorban demi bangsa dan Negara
4.   selalumenigkatkankemampuadanketangguhanhati
5.   Sensitivedalammenerimpengaruh-pengaruhbusayaluar
Sikap pembelaan Negara yang tertuang didalam UUD No 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2, berikut sertaan warga Negara dalam usaha bela Negara melalui berbagai bentuk
1.    pendidikan warga Negara
2.    pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
3.    pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela / wajib
Upaya pertahanan dan keamana Negara menurut pasal : 30 ayat ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
ayat 1 : tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara 
ayat 2 : usaha prtahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rayat serta oleh TNI dan kepolisian Negara RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Pertahanan Negara adalah  : usaha untuk memepertahankan kedailatan Negara, keutuhan wilayah, kesatuan kegara, keamanan Negara, kesatuan bangsa dan Negara.

Rumusan masalah
 Permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah ini adalah
a.    bagaimana sikap dan pandangan bangsa kita dalam masalah pertahanan dan keamanan
b.    mengapa setiap warga Negara harus slalu aktif dalambela Negara?
c.    kekuatan apasaja yang dimiliki Negara Indonesia dalam melakukan pembelaan Negara?
d.    apa saja bentuk-bentuk keikut sertaan warga Negara dalamusaha belanegara?
e.    mengapa genenerasi muda perlu mempunyai sikab patriotisme dan nasionalisme?

BAB II

Pengertian Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan merupakan sikap mental suatu bangsa yang berarti selalu siap menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguari yang mungkin timbul setiap saat. Kewaspadaan nasional sangat erat hubungannya dengan ketahanan nasional. Sehubungan dengan ketahanan nasional, dalam, GBHN 1998, ditegaskai sebagai berikut:
a. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan -hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.
b. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi; ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, serta ketahanan pertahanan dan keamanan.
Kewaspadaan Nasional dalam Pencapaian Tujuan Negara, Kesejahteraan maupun Dasar Hankamnas
Kewaspadaan nasional dalam mencapai tujuan nasional meliputi berbagai bidang, di antaranya sebagai berikut.
a. Bidang Ideologi
Kita harus selalu waspada terhadap masuknya ideologi asing yang mungkin akan menggoyahkan ide- „ ologi nasional' bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi terbuka, namun tetap menolak nilai-nilai ideologi asing yang bertentangan dengan intisari nilai dasar Pancasila.

b. Bidang Politik
Bangsa Indonesia harus waspada terhadap nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara. Contohnya, kemungkinan masuknya nilai" demokrasi liberal maupun demokrasi sosialis.
c. Bidang Sosial dan Budaya
Bangsa Indonesia harus selalu waspada terhadap masuknya nilai-nilai sosial dan budaya yang tidak sesuai dengan nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Kita harus selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai filternya.

BAB III

MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP AGAMA GUNA MENDUKUNG PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA DALAM KETAHANAN NASIONAL 1. Pokok Masalah Meningkatkan Kewaspadaan Nasional adalah langkah-langkah konsepsional menyangkut early warning, early detection, cegah awal dan tangkal awal yang berkaitan dengan ancaman terorisme terhadap konflik internal dan antar agama. Oleh karena itu, masalah meningkatkan kewaspadaan nasional berarti juga masalah nasionalisme. Agama yang saat ini menjadi kenderaan para teroris dalam menjalankan aksinya , sangat berpengaruh dengan keharmonisan hubungan antar agama, dalam rangka ketahanan nasional . Terorisme yang berkembang di Indonesia,merupakan ancaman yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu  (mempunyai jaringan internasional) yang menggunakan symbol-simbol keagamaan (Islam) dalam memperjuangkan kepentingannya yang membenarkan kekerasan (seperti bom bunuh diri dan sejenisnya) sebagai cara-cara yang dipilihnya. Tumbuh berkembangnya ajaran/pemahaman yang menyimpang dari fundamentalisme agama baik secara internal maupun antar agama yang dianut di muka bumi apalagi dengan keyakinan buta dan membenarkan kekerasaan sebagai cara-cara yang dianjurkan oleh agama. Pemahaman yang demikian tidak terlepas dari masih banyaknya kemiskinan, kesenjangan sosial, keterbelakangan dan sejenisnya. Rangkaian tindakan terorisme yang berskala internasional seperti kasus WTC pada tanggal 11 September 2001 di New York dan kasus Bom Bali tahun 2002, dab serentetan kasus – kasus bom di Indonesia lainnya dan yang terakhir kasus Bom buku dan kasus bom bunuh diri yang terjadi di sebuah Mesjid di Cirebon jawa Barat telah menghebohkan dunia, oleh karena itu memerlukan perhatian dan perlu penanganan yang serius. Dampak yang ditimbulkan dari aksi-aksi terorisme sangat merusak keharmonisan antar agama dan khususnya di internal umat Islam. Namun demikian, ironisnya, setiap langkah-langkah perdamaian yang dilakukan selalu saja menyertakan tindakan-tindakan kekerasan baru. Seperti tindakan-tindakan Amerika dengan operasi militernya ke pelbagai penjuru dunia, selalu saja memberi alasan demi menciptakan perdamaian dunia. Belakangan Amerika mengajak bangsa-bangsa didunia untuk bersama-sama melakukan "perang" melawan terrorisme demi terciptanya perdamaian dunia. Indonesia negara, yang mayoritas penduduknya, beragama Islam, Namun pemerintahnya sendiri secara tegas mengakui bahwa terorisme memang ada di Indonesia. Oleh karena itu, terrorisme internasional yang berkembang di Indonesia  perlu untuk selalu diwaspadai dengan meningkatkan kewaspadaan Nasional agar tercipta stabilitas nasional yang mantap sehingga mampu menjaga citra kepemimpinan nasional. Dari uraian diatas, yang menjadi pokok masalah adalah “Bagaimana meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap konflik antar dan internal agama Guna mendukung penanggulangan terorisme di Indonesia Dalam Rangka Menjaga ketahanan Nasional ?”. 2. Pokok – pokok Persoalan Berdasarkan rumusan pokok permasalahan, selanjutnya diidentifikasikan pokok – pokok persoalan sebagai berikut : a. Menurunya Rasa Patriotisme. Rasa patriotisme merupakan jiwa atau hakekat dari sumpah pemuda dibina dan dikembangkan apabila setiap anak bangsa diperlakukan secara sama,tidak diskriminatif dalam rangka menumbuhkan rasa satu perahu dan satu bangsa. Sehingga menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani diantara bangsa-bangsa di dunia. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan yang harus senantiasa dipahami dan disemangati dalam setiap kegiatan masyarakat lintas agama. Untuk dapat mewujudkan civil society, bangsa Indonesia harus pula dapat mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan mendasar baik yang menyangkut ideologi,agama politik, ekonomi, sosial maupun keamanan. Dengan dihimpit berbagai persoalan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang sangat sulit, muncul pemahaman di kalangan masyarakat bahwa urusan kebebasan beragama  merupakan urusan.Ketidak pedulian masyarakat antar sesama agama dapat menyebabkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kewaspadaan nasional menjadi tidak maksimal, dan dengan menurunnya rasa patriotisme tersebut menyebabkan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan bangsa dan negara kurang mendapat perhatian, kondisi ini dapat menyebabkan kewaspadaan nasional menjadi semakin mengendur. b. Penegakan hukum lemah. Demokrasi sebagai sebuah paham yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat dipahami sebagai hak atas kebebasan beragama tanpa batas. Pemahaman yang keliru tentang demokrasi dapat dilihat pada tuntutan-tuntutan atas hak dalam bentuk demontrasi yang berakhir anarkis. Tindakan anarkis atas nama demokrasi agama sering terjadi dengan menimbulkan korban jiwa dan harta benda milik umum yang justru seharusnya dilindungi oleh sistem demokrasi beragama yang baik. c. Kemampuan intelijen nasional lemah. Penanganan terhadap masalah terorisme membutuhkan kualitas dan kapasitas intelijen yang tinggi untuk dapat mengungkap pelaku dan motif dibalik terorisme, serta akar permasalahan yang mendasarinya. Disamping itu beroperasinya jaringan terorisme di Nusantara ini umumnya mempunyai hubungan yang erat dengan jaringan terorisme internasional. Keadaan ini mengakibatkan beberapa aksi terorisme di Indonesia belum diungkap seluruhnya oleh aparat keamanan di Indonesia. Sementara itu aksi-aksi terorisme semakin canggih dan menggunakan teknologi yang tinggi. Tanpa adanya peningkatan kualitas dan kapasitas intelijen, aksi terorisme semakin sulit diungkapkan. 3. Pokok–pokok Pemecahan Persoalan Dari pokok – pokok persoalan di atas, dirumuskan pokok-pokok pemecahan persoalan sebagai berikut : a. Kebijakan.   Terwujudnya Peningkatan kewaspadaan nasional terhadap konflik antar dan internal agama yang berkembang di Indonesia ? b. Strategi. Untuk melaksanakan kebijakan di atas, ditempuh strategi sebagai berikut : Meningkatkan wawasan kebebasan beragama masyarakat. Meningkatkan penegakan hukum yang tegas. Meningkatkan kemampuan intelijen nasional. c. Upaya. Upaya Strategi-1 Meningkatkan wawasan kebebasan beragama masyarakat. Pemerintah (Jajaran Kabinet) bekerjasama dengan lembaga agama,Tomas dan Toga melakukan penataran arti dan makna kebebasan beragam yang bernaung pada sila pertama pancasila dan UUD 1945, Pemerintah (Jajaran Kabinet) bekerjasama dengan Pemda, Parpol dan Tomas, Toga melakukan pencerahan / penyuluhan kepada masyarakat tentang nilai-nilai agama yang benar serta makna Bhineka tunggal ika Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional. Pemerintah melalui KemAg dan lembaga agama resmi lainya  memberikan informasi tentang wawasan beragama yang santun melalui dialog dan diskusi secara berkelanjutan. Upaya Strategi-2 Meningkatkan penegakan hukum. Pemerintah (KemHumHAM, Lembaga Gakkum) melanjutkan Penegakan Hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelaku pelanggaran hukum (termasuk tindak terorisme). Pemerintah (Lembaga Gakkum) mengembangkan kemampuan Aparat Gakkum. ( Tidak berpihak pada pemilik uang) Pemerintah bersama Pemda bersama institusi penegak hukum meningkatkan kemampuan pemeliharaan keamanan melalui kegiatan deteksi, penjagaan dan monitoring daerah rawan terorisme serta kemampuan respons cepat . Upaya Strategi-3 Meningkatkan kemampuan intelijen nasional. Pemerintah meningkatkan pemberdayaan Badan Intelijen Negara (BIN) dan komunitas intelijen lainnya dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Pemerintah bersama Pemda dan segenap instansi lembaga Gakkum meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini dikalangan masyarakat dengan memberikan sosialisasi, peningkatan peralatan deteksi yang dapat mendukung kemampuan early warning dan early detection. Pemerintah (Deplu, Polri, BIN) meningkatkan kerjasama internasional untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan kegiatan terorisme. (Herry f.f. Battileo)

BAB IV

BINA KEWASPADAAN NASIONAL: TEGAKKAN DAN SELAMATKAN NKRI BERDASARKAN PANCASILA UUD 45

Kita bersyukur dan bangga memiliki NKRI berdasarkan Pancasila – UUD 45 (dapat dinamakan: sistem kenegaraan Pancasila) dihadapan, dan bersaing dengan antar sistem kenegaraan bangsa-bangsa modern: kapitalisme-liberalisme, neo-liberalisme; marxisme-komunisme dan neo-komunisme…….yang berpacu merebut supremasi di dunia!

I.    Kedudukan dan Fungsi Dasar Negara Pancasila

 

II.  NKRI Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila

Hayati nilai-nilai dasar dalam skema berikut:

A.   Struktur nilai dalam NKRI

Struktur Nilai dalam Sistem Kenegaraan RI

B.   NKRI berdasarkan UUD 45

Perwujudan dan Sistem NKRI Berdasarkan Pancasila - UUD 45

 

                                                                                                (MNS, 1985)

C.   NKRI dan Sistem Nasional

*) =      N = sejumlah sistem nasional, terutama:

            1. Sistem filsafat Pancasila

            2. Sistem ideologi Pancasila                                                    

            3. Sistem Pendidikan Nasional (berdasarkan) Pancasila

            4. Sistem hukum (berdasarkan) Pancasila

            5. Sistem ekonomi Pancasila   

            6. Sistem politik Pancasila (= demokrasi Pancasila)

7. Sistem budaya Pancasila

8. Sistem Hankamnas, Hankamrata

III.    Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam NKRI

Asas imperatif konstitusional filosofis-ideologis (dasar negara Pancasila); bermakna semua rakyat warga negara termasuk kelembagaan dan kepemimpinan dalam   negara   wajib   melaksanakan   dan   membela   dasar   negara   Pancasila ---sebagaimana berlaku bagi bangsa-bangsa untuk dasar negaranya masing-masing---. Makna imperatif = mengikat dan memaksa; artinya manusia, rakyat warga negara terikat untuk setia kepada dasar negara dan ideologi negaranya (makro).

            Sebagaimana juga anggota partai politik wajib setia dan memperjuangkan asas dan tujuan partainya. Adalah bukan anggota dan warga parpol yang baik manakala dia tidak mengerti dan apalagi tidak mengamalkan asas dan cita-cita partai. (mikro)

            Jadi, hak tiap warga negara senantiasa dijamin oleh negara berdasarkan ajaran dasar negaranya sebagaimana terjabar dalam UUD negaranya. Karenanya, bagi warga negara yang setia akan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Kesetiaan, kebanggaan nasional dan tanggungjawab berbangsa dan bernegara adalah kewajiban warga negaranya.

            Pusat kesetiaan dan kebanggaan nasional warga negara, terutama kepada:

1.      Dasar negara (ideologi negara, ideologi nasional);

2.      UUD negara (konstitusi);

3.      Cita-cita nasional (wawasan nasional, solidaritas nasional); kesadaran senasib secita-cita.

Berdasarkan asas kesetiaan (loyalitas) demikian, inilah asas kewajiban warga negara…….yang bila kemerdekaan nasional dalam tantangan bangkit dalam kesadaran bela negara (= asas hankamnas, hankamrata).  

IV.    Tantangan NKRI

Dalam era reformasi bangsa dalam NKRI menghadapi tantangan aktual:

A.           Dinamika globalisasi, liberalisasi yang bermuara dalam praktek neo-liberalisme………..berpuncak neo-imperialisme……….

B.           Neo-marxisme dan neo-komunisme…………termasuk dalam NKRI adanya fenomena kebangkitan neo-komunisme. 

Gerakan membela neo-komunisme terselubung dalam tujuan adanya dan dilaksanakannya UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Juga adanya gerakan intensif pemutarbalikan sejarah G30 S./PKI yang makin menghujat Orde Baru dan TNI sebagai dalang G 30 S…………

Kewajiban nasional semua komponen bangsa untuk menghadapi tantangan ini dengan menegakkan NKRI berdasarkan Pancasila - UUD 45

C.     Kebenaran dalam NKRI

Sebagai negara berdasarkan Pancasila – UUD Proklamasi, kita mengakui validitas kebenaran:  

1.            kebenaran dasar negara Pancasila (seutuhnya: dalam identitas dan integritas martabatnya sebagai bagian sistem filsafat Timur, berasas: theisme-religious (bahkan: monotheisme-religious). 

2.            kebenaran UUD Proklamasi 1945 seutuhnya dengan menegakkan sistem kedaulatan rakyat dan asas negara hukum (menegakkan asas dalam Bab X Pasal 26 – 28; dan Bab XI Pasal 29; termasuk Bab XII Pasal 30.

3.            kebenaran cita-cita nasional bangsa Indonesia (sebagai tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 seutuhnya; yang dimufakati MPR RI tidak diamandemen).  

Dapat juga dilengkapi dan dilandasi kebenaran agama kita masing-masing! (karenanya, bangsa dan NKRI menegakkan asas kerokhanian negara Pancasila); sebagaimana terjabar dalam Pembukaan UUD 45 dan Pasal 29.

Kebenaran-kebenaran filosofis-ideologis dan konstitusional dimaksud dilengkapi pula dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Penyebaran Paham Marxisme-komunisme (atheisme) di Indonesia.

Perhatikan UU RI No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Siapapun, golongan dan partai apapun dalam NKRI berkewajiban (asas imperatif) berideologi dan berkonstitusi untuk setia, menegakkan dan mengamalkan; dan siap bela negara (bela kemerdekaan, ideologi nasional dan UUD Negara).

Sebaliknya, siapapun dan golongan/partai apapun yang berasas dan membela ideologi selain Pancasila, berarti memiliki cita-cita dan tujuan lain (selain cita-cita nasional sebagaimana dimaksud Pembukaan UUD 45). Sikap dan perjuangan demikian dapat dianggap separatisme ideologi, sekaligus mendirikan negara dalam negara; karenanya, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan makar.  

Masalah dan tantangan

Apakah penganut ideologi marxisme-komunisme-atheisme percaya dan dapat menerima semua kebenaran dalam NKRI ini?

Karenanya, pelaksanaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menurut UU No. 27 tahun 2004 wajib berdasarkan kategori kebenaran dalam NKRI. Juga bangsa dan NKRI berkewajiban meninjau kembali UU tersebut ---bahkan seharusnya membatalkan--- karena tidak bersumber atas dasar negara Pancasila – UUD 45 (sedang diusahakan oleh Gerakan Waspada PKI untuk yudisial review ke MK).   

Marilah kita renungkan, bagaimana kewajiban dan tanggungjawab kita semua untuk menyelamatkan dan menegakkan NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mengayomi bangsa dan NKRI berdasasrkan Pancasila – UUD 45 sesuai dengan amanat dan cita-cita nasional sebagaimana ditetapkan dan disahkan oleh PPKI sebagai pendiri negara Proklamasi 17 Agustus 1945.